Isi dan Sejarah Perjanjian Roem Royen Singkat Jelas Lengkap

Isi Perjanjian Roem Royen akhirnya titik jelas dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia-Belanda nampak faktor ini lantaran ke-2 belah pihak bersedia buat maju ke meja perundingan. keberhasilan membawa masalah Indonesia-Belanda ke meja perundingan tak terlepas dari inisiatif komisi PBB buat Indonesia. kepada tanggal April 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem.

Dalam Perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta adalah kunci pembuka buat perundingan selanjutnya Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. akhirnya kepada tanggal 7 Mei 1949 sukses di capai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. setelah itu disepakati kesanggupan ke-2 belah pihak buat melakukan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan terhadap tanggal 23 Maret 1949. pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang berisi antara lain sebagai berikut.

Pemerintah Republik Indonesia dapat mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
Kedua belah pihak bekerja sama dalam hai mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan juga ketertiban.
Belanda Ikut ambil dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan dengan mempercepat penyerahan kedaulatan secara komplit dan tidak bersyarat terhadap negara Republik Indonesia Serikat.

Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yang berisi antara lain sbg berikut.

Pemerintah Belanda menyetujui jikalau pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melaksanakan kewajiban dalam satu daerah yang mengikuti peraturan Yogyakarta.
Pemerintah Belanda membebaskan dengan tidak bersyarat bagi para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditahan sejak tanggal 19 Desember 1948.
Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indo-nesia bakal jadi bidang dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
Konferensi Meja Bundar (KMB) bakal diadakan secepatnya di Den Haag setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Efek atau Dampak Perjanjian Roem Royen

Dengan tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen menjadikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra yang diperintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih sebuah pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Sementara itu, pihak TNI dengan penuh kecurigaan menyongsong hasil persetujuan itu. tetapi Panglima gede Jenderal Sudirman memperingatkan seluruhnya komando di bawahnya agar tidak memikirkan masalah-masalah perundingan.

Buat mempertegas amanat Jenderal Sudirman itu, Panglima Tentara & Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution memerintahkan supaya para komandan arena lapang mampu membedakan gencatan senjata untuk kebutuhan politik atau keperluan militer. kepada umumnya kalangan TNI tak mempercayai sepenuhnya hasil-hasil perundingan, karena selalu merugikan perjuangan bangsa Indonesia. pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), & Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yg dipimpin oleh Christchley.

Perundingan itu menghasilkan tiga keputusan adalah sbg berikut.

Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta akan dilaksanakan kepada tanggal 4 Juni 1949.
Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan sesudah pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta terhadap tanggal 1 Juli 1949.
Konferensi Meja Bundar (KMB) direncanakan dilaksanakan di tempat Den Haag.

Pasca Perjanjian Roem Royen

Sesudah tercapainya perundingan Roem Royen, terhadap tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. kemudian disusul dengan kehadiran para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima agung Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, terhadap tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan siding cabinet. Dalam siding tersebut Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandate pada wakil presiden Moh Hatta. Dalam siding tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.